KabarIndonesia – Belum berjalan keseluruhan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Jawa Timur senilai Rp 27,4 miliar terus mendapat sorotan tajam. Setelah DPRD, giliran Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Madiun mensinyalir pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 tersebut belum dilakukan secara transparan.
“Kami menilai dari sisi proses maupun data memang ada kesan belum transparan. Kita cari data saja sulit. Bahkan ada sejumlah sekolahan juga belum mendapat proyek dari DAK,” kata H. Jusuf Notorahardjo Ketua DP Kabupaten Madiun, kepada wartawan Senin (8/11).
Ditambahkan, dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan tahun lalu terkesan juga hanya menjadi pajangan di perpustakaan. Itu karena buku yang diadakan ada indikasi tidak sesuai kualifikasi standar nasional yang seharusnya memberikan manfaat bagi sekolah dan murid.
Karena itu, pihaknya mendesak agar pelaksanaan proyek DAK pendidikan tahun 2010, baik fisik maupun kegiatan peningkatan mutu pendidikan tersebut dilakukan secara transparan oleh panitia lelang yang profesional.
“Kita menginginkan dana besar yang dialokasian untuk kemajuan pendidikan lebih tepat sasaran. Untuk itu proyek yang menyangkut teknis kependidikan harus ditangani panitia yang juga paham kebutuhan kependidikan,’ tegas mantan anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Fraksi PKB ini.
Apalagi menurut Jusuf, dari Rp 27,4 miliar dana yang dikucurkan ke Diknas Kabupaten Madiun, sebesar Rp 18.877.000 terserap untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan sebesar Rp 8.617.720.000 untuk fisik bangunan sekolahan.
“Dewan Pendidikan akan mengawal masalah ini. Dan jika ada indikasi kongkalikong dalam pelaksanaan proyek tersebut, kami akan memproses secara hukum,” ancam Jusuf yang juga anggota Forum Masyarakat Madiun (FORMAD) Bersatu.
Diberitakan sebelumnya, DAK Pendidikan sebesar Rp 27,4 miliar, hingga awal November 2010, belum terserap maksimal. Faktornya, spesifikasi juknis pengalokasian DAK baru diterima September lalu. Dan informasi lain menyebut, juga dikarenakan berkas pencairan masih ngendon (menumpuk–red) di meja Wakil Bupati Iswanto, belum sampai masuk ke Bagian Keuangan.
Belum terserapnya DAK secara maksimal, sebelumnya juga dibenarkan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Madiun dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Sumardi. Bahkan menuai protes dari DPRD Kabupaten Madiun.
Data Dinas Pendidikan, hingga saat ini, kegiatan yang sudah melaksanakan SPK baru kegiatan fisik yang nilainya Rp 100 juta sebanyak sembilan paket dengan pagu Rp 1.390.000.000 dan sisa kegiatan lainnya masih dalam proses lelang dan pelaksanaanya dipastikan 2011. (*)
Komentar Terbaru