TEMPO Interaktif, MADIUN – Majelis Ulama Indonesia Kota Madiun menghimbau agar papan mana Jemaah Ahmadiyah diturunkan sementara untuk mencegah konflik sebagaimana yang terjadi di Pandeglang, Banten. Ÿ??Himbauan ini untuk keamanan mereka. Saya tidak khawatir dengan masyarakat Madiun. Yang dikhawatirkan justeru massa dari luar Madiun yang tidak bisa menerima keberadaan Ahmadiyah,Ÿ? kata Ketua MUI Kota Madiun Sutoyo, di sela-sela pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan jajaran Muspida yang tergabung dalam Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat di Gedung Soenaryo, Markas Kepolisian Resor Kota Madiun, Kamis (10/2). Meski begitu, Sutoyo menilai kemungkinan munculnya gangguan keamanan dari kelompok yang menolak keberadaan Ahmadiyah bisa saja terjadi. Ÿ??Saya juga menghimbau agar kelompok-kelompok yang tidak sepakat untuk menahan diri. Jangan sampai ada yang memprovokasi dan terprovokasi,Ÿ? ujarnya. Menurutnya, aksi massa yang terjadi di Pandeglang akibat massa di tingkat akar rumput yang tidak mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Ÿ??Selama SKB dipatuhi, saya kira tidak sampai seperti itu. Untuk penerapannya memang membutuhkan koordinasi semua elemen masyarakat, pemerintah, dan aparat hukum,Ÿ? ucapnya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Madiun Ajun Komisaris Besar Polisi Krisno Halomoan Siregar mengungkapkan pihaknya telah menempatkan sejumlah aparatnya, terutama di lokasi yang menjadi komunitas Jemaah Ahmadiyah. Ÿ??Petugas secara rutin melakukan patroli dan monitor. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemuka Ahmadiyah. Sejauh ini masih kondusif,Ÿ? paparnya. Pihaknya juga menyebar polisi berpakaian preman untuk melakukan deteksi dini gejala gangguan keamanan. ISHOMUDDIN.

Bagikan Berita