KabarIndonesia – Madiun, Pelaksanaan proyek pembangunan jalan tembus Madiun-Bojonegoro senilai Rp. 5,7 miliar di Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dikerjakan PT. Karya Jati Tata Mandiri patut mendapat acungan jempol. Lantaran, tidak ada permasalahan yang signifikan.  

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Kabupaten Madiun, Ir Arnowo, yang dikonfirmasi membenarkan tidak adanya permasalahan dalam proyek jalan tembus sepanjang 7.526 meter tersebut. Semua pihak sudah menyepakati hasil rumusan Dinas PU BMCK atas temuan Komisi D DPRD setempat.

“Soal proyek jalan tembus, tidak ada apa-apa dan tidak ada masalah signifikan karena saat ini masih dalam pelaksanaan sehingga wajib untuk dikontrol atau diawasi terus,” kata Arnowo Rabu (30/03/11).  

Diketahui, rombongan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Dinas PU BMCK serta Direktur PT. Karya Jati Tata Mandiri, Selasa (29/3/11) akhirnya bisa bersama-sama turun ke lokasi proyek guna melihat langsung kondisi pengerjaan proyek yang perlu mendapat perbaikan.  Salah satunya, adanya keretakan pada benul (penahan, red) jalan yang disebabkan dilalui kendaraan sehingga dalam rumusan Dinas PU BMCK atas masalah itu, pihak rekanan/kontraktor diminta untuk menambah material pada benul dengan kedalaman setebal 15-20 centimeter.  

“Benul  jalan retak memang retak karena jalan yang masih dalam pengerjaan sudah dilalui kendaraan. Namun demikian, semua pihak sudah sepakat untuk mengatasi masalah itu yang perlu ditambahi benul lebih dalam. Prinsip, proyek ini tidak ada masalah,” tegas pejabat dikenal cerdas dan loyal ini.

Secara terpisah, Direktur PT Karya Jati Mandiri Lilik Indriyanto, mengatakan jika pengerjaan proyek khususnya terkait dengan masalah bahu jalan (berem, red) sebenarnya dalam proses penyelesaian kepadatan.    
“Prinsip kita siap menjalankan rumusan atau rekomendasi dikeluarkan Dinas PU BMCK, sesuai dengan tingkat kerusakaan setiap sta. Karena memang belum selesai total dan masih dalam tahap perbaikan,” sebutnya.

Diketahui, pelaksanaan proyek jalan tembus akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam sejumlah kalangan, khususnya Komisi D DPRD setempat. Alasannya, sesuai temuan Komisi D,  ada 10 titik yang  dinilai tidak sesuai. Hingga mereka sibuk bolak-balik sidak dan hearing.  Tak heran, sikap Komisi D tersebut menimbulkan pertanyaan dari LSM Laskar Merah Putih (LMP) Madiun.

Dikhawatirkan, upaya kontrol atau pengawasan yang dilakukan itu, sarat ‘kepentingan’. Lantaran, dalam menjalankan pengawasan ada kesan diskriminasi sebab ada banyak proyek fisik diduga sarat penyimpangan. Di antaranya, proyek fisik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2010 di Kabupaten Madiun sebesar Rp. 27,4 miliar dan dilaksanakan tahun 2011. Belum lagi proyek jembatan di Palur.   

Kendati sempat diramaikan, kini beberapa temuan Komisi D telah dirumuskan Dinas PU BMCK dan dilaksanakan perbaikan di sejumlah titik. Sedangkan, pekerjaan yang dimulai dari STA 6000-6686 sudah selesai dikerjakan, hanya saja belum masuk dalam laporan. (*) 

Bagikan Berita