User Name Password Register Forgot Password.!?
**OPENMADIUN DOT COM** Membuka Madiun Dengan Santun - OpenHouse, Opensource, Openminded, OpenBooks,...

SEBENARNYA SERTIFIKASI PRONA “GRATIS” ATAU TIDAK ?

Sabtu, 16 Oktober 2010 09:37:28 - oleh : admin
SEBENARNYA SERTIFIKASI PRONA “GRATIS”  ATAU TIDAK ?

DASAR HUKUM SERTIFIKASI PRONA


 


Pensertifikatan
tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan
pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang
dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah
sebanyak ± 34 juta bidang dari ± 85 juta bidang.


Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan
penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal
19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemahsampai menengah melalui kegiatan PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.


Percepatan
pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa
tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
berperan secara -jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang
lebih berkeadilan,- Menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa
dan konflik pertanahan.


Selain dari pada itu percepatan
pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI,
khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah
secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Sejalan
dengan itu, untuk menentukan arah dan kebijakan bagi pendaftaran tanah
ke depan, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Nomor 6 Tahun 2006 telah ditetapkan Rencana Strategis BPN-RI Tahun 2007-2009. Agar dicapai hasil yang optimal maka perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai pelaksanaan lapangan kegiatan PRONA.


A. Dasar Hukum



  1. a.      UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

  2. b.      Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

  3. c.       Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

  4. d.      Peraturan
    Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
    Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

  5. e.      Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

  6. f.        Peraturan
    Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun
    1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
    1997, tentang Pendaftaran Tanah.

  7. g.      Peraturan
    Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun
    1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
    Pemberian Hak Atas Tanah  Negara.

  8. h.      Peraturan
    Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun
    1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
    dan Hak Pengelolaan

  9. i.        Peraturan Kepala
    Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
    Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

  10. j.        Peraturan
    Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
    tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
    Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

  11. k.      Peraturan
    Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006
        Tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik
    Indonesia (Renstra BPN-RI) Tahun 2007-2009.

  12. l.        Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

  13. m.    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.


B. Tujuan PRONA


Tujuan
Penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah
pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam
rangka percepatan  pendaftaran tanah .


C. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PRONA



  1. Usulan lokasi desa yang disesuaikan dengan kriteria

  2. Penetapan lokasi desa sebagai lokasi PRONA oleh kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

  3. Penyuluhan oleh Tim Penyuluh Kantor Pertanahan Kabupaten setempat.

  4. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Provinsi setempat.

  5. Pendataan
    oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis untuk kelengkapan berkas permohonan
    dan     penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)

  6. Pemasangan Titik Dasar Teknis orde IV dan pengukuran kerangka dasar teknis

  7. Penetapan
    batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang
    berbatasan di setiap      sudut bidang tanah dan dilaksanakan pemasangan
    tanda batasnya.

  8. Pengukuran bidang - bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang.

  9. Sidang Panitia untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan


10. 
Pembuktian hak melalui PENGUMUMAN yang  diumumkan selama 1 (satu)
bulan, guna memberikan      kesempatan para pihak untuk mengajukan
sanggahan /  keberatan


11.  Pengesahan atas pengumuman


12.  Pembukuan hak dan proses penerbitan sertipikat hak  atas tanah


13.  Penyerahan sertipikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP asli atau surat kuasa bila    


      dikuasakan.


D. Persyaratan yang harus DIPENUHI Pemohon/Peserta


1. Pemilik Tanah sebelum Tahun 1997.



  • Surat Permohonan

  • Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-

  • Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir oleh yang berwenang

  • Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,-bila dikuasakan kepada pihak lain

  • Surat perwalian bila masih dibawah umur bermeterai Rp.6.000,-- diketahui Kades

  • Salinan Letter D / C yang dilegalisir oleh yang berwenang

  • Bukti Perolehan tanahnya (segel jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan dll).

  • Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.

  • Berita Acara kesaksian diketahui 2 orang saksi

  • Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp. 6.000,--

  • Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)


2. Pemilikan Tanah sesudah Tahun 1997 jual beli / Hibah



  1. Surat Permohonan

  2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-

  3. Foto copy KTP para pihak dilegalisir oleh yang berwenang

  4. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.

  5. Akta jual beli / hibah meterai 2 buah Rp. 12.000,--

  6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang

  7. Bukti SSB

  8. Bukti SSP PPh kalau kena pajak PPh

  9. Sketsa pemecahan bidang tanah

  10. Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermetersi Rp.6.000,--

  11. Memasang patok tanda batas permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)


Warisan



  1. Foto copy KTP para ahli waris dilegalisir oleh yang berwenang

  2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-

  3. Surat kematian

  4. Surat keterangan Warisan bermetari Rp. 6.000,-

  5. Surat Perwalian / surat pengampuan

  6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang

  7. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.

  8. Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,--

  9. Memasang patok tanda batas  Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)


Warisan dan pembagian milik bersama



  1. Foto copy KTP para ahli waris dilegalisir oleh yang berwenang

  2. Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp.6.000,--

  3. Surat kematian

  4. Surat keterangan Warisan bermetari Rp. 6.000,-

  5. Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang

  6. Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang

  7. Akta Pembagian Hak bersama (APHB) materai 2 buah Rp. 12.000,-

  8. Bukti SSB BPHTB

  9. Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,--

  10. Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana PMNA/Ka BPN No. 3/1997)


E.
BIAYA Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang  dialokasikan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten, pada
Program Pengelolaan     Pertanahan.


CATATAN:



  1. 1.                  Dalam
    pelaksanaan kegiatan PRONA semua biaya: Biaya Pendaftaran, Biaya
    Pengukuran,     Biaya Pemeriksaan Tanah adalah GRATIS (PEMOHON TIDAK
    DIPUNGUT BIAYA/BEBAS BIAYA)
    , dengan ketentuan semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam huruf D diatas telah lengkap dan benar.

  2. 2.                  Biaya
    yang timbul akibat dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana
    huruf D diatas menjadi tanggung  jawab pemohon / peserta PRONA (TIDAK
    BEBAS BIAYA)


 


KESIMPULAN :


Jika
membaca tulisan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sertifikasi
PRONA adalah gratis dalam tanda petik ("), yang tidak gratis adalah beli
materai 6000 x 5 = 30.000, biaya fotocopy berkas dan biaya pembuatan
patok. Sehingga, Logiskah ketika biaya materai, patok dan fotocopy
berkas mencapai ratusan ribu. Tentunya, semua bisa berhitung dan BPN
harus memperjelas bahwa tujuan PRONA adalah sebagai leading sektor BPN
sebagai program untuk masyarakat miskin, agar memiliki kejelasan atas
status tanah yang dimilikinya.


 


APBN sudah menghitung
dengan cermat atas ajuan BPN tentang Sertifikasi PRONA ini, bahwa setiap
bidang membutuhkan biaya berapa? tanpa harus membebani rakyat miskin
yang diajukan dalam Sertifikasi PRONA. Memang, masyarakat yang masuk
dalam daftar prona harus agak sedikit berkeringat untuk menyiapkan
materai, fotocopy berkas dan membuat Patok yang kesemuanya itu dalam
prakteknya di handle oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkat
desa).


 


Namun, pemerintah desa juga harus fair, jika
berkas-berkas yang dibutuhkan sudah terpenuhi, sebagai misal foto copy
KTP, SPPT, dan lain-lain sudah disiapkan oleh Pemohon, maka Sertifikasi
PRONA adalah GRATIS, dan jangan pemerintahan desa membuat dalih dan
alasan macam-macam untuk membebani warganya yang mencapai ratusan ribu
rupiah, dalam prakteknya uang mengalir ke pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab.


 


Penulis sepakat, Sertifikasi PRONA
"Gratis" gratis dalam tanda kutip, yakni semua berkas sudah disiapkan
pemohon, jika berkas sudah siap tidak dibenarkan sama sekali pemerintah
desa ataupun pihak lainnya untuk menarik biaya lagi, jika memang tidak
ingin berurusan dengan Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian
dan dijerat dengan pasal-pasal Korupsi.


 


Semoga tidak ada
pemahaman yang keliru atas Sertifikasi PRONA, BPN juga melakukan
sosialisasi secara menyeluruh kepada pemerintahan desa dan masyarakat
dan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan moment PROGRAM pemerintah
ini untuk menguntung diri sendiri atau orang lain dan koorporasi dengan
berdalih PROGRAM SERTIFIKASI PRONA. Semoga**** (*)


 


SIGIT IKSAN WIBOWO, SH, Pimpinan Redaksi Tabloid BENAR

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Opini" Lainnya

Jadwal KA Madiun per 1 April 2013

KA Arah Jakarta

Jakarta/Jogja/Purwokerto :

Madiun Jaya (krdAC) - 06.00
    Madiun - Yogyakarta

Sancaka Pagi (eks/bis) - 10.25
    Surabaya - Yogyakarta

Logawa (eko) - 11.43
    Jember-Purwokerto

Malioboro (eks/ekoAC) - 12.53
    Malang - Yogyakarta

Brantas (ekoAC) - 13.44
    Kediri-Tanjung Priuk

Madiun Jaya (krd AC) - 14.50
    Madiun - Yogyakarta

Gaya Baru Malam Sltn (eko) - 14.24
    Surabaya-Jakarta Kota

Sri Tanjung (eko) - 16.35
    Banyuwang...selengkapnya..

Statistik Situs

Visitors :119263 Org
Hits : 351006 hits
Month : 1781 Users
Today : 102 Users
Online : 4 Users